Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud), Anies Baswedan beserta seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin
(1/2/2015). Ada enam topik utama yang dipaparkan Mendikbud dalam sidang yang
diketuai oleh Abdul Kharis di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I,
Jakarta. Sidang dihadiri oleh 36 anggota Komisi X DPR RI.
Keenam topik utama tersebut adalah
persiapan pelaksanaan APBN 2016, persiapan ujian nasional 2016, evaluasi
pelaksanaan dan pengawasan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan,
penerapan Kurikulum 2013, dan penyelesaian guru honorer dan uji kompetensi guru
(UKG). Mendikbud menuturkan bahwa hingga akhir Januari 2016, realisasi
penyerapan APBN 2015 Kemendikbud berhasil mencapai 94,30 persen (dengan catatan
tidak memperhitungkan anggaran tunjangan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi yang masih tercantum dalam Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA)
2015 Kemendikbud).
Sementara itu untuk persiapan pelaksanaan
APBN 2016, Mendikbud menjelaskan, sebagian kegiatan sudah mulai dilaksanakan,
misalnya menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)
untuk bantuan pendidikan melalui belanja barang dan belanja bantuan sosial yang
saat ini sudah dalam proses finalisasi. Hal lain yang telah dilakukan
Kemendikbud adalah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) sedang menyiapkan e-katalog untuk kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan
jasa bidang pendidikan dan kebudayaan.
“Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
program dan kegiatan, termasuk dengan pemerintah daerah, Kemendikbud juga akan
melaksanakan Rembuk Nasional yang diselenggarakan pada 22 Februari mendatang,”
imbuh Mendikbud.
Terkait DAK Pendidikan yang tahun ini
hanya dialokasikan Rp 2,665 triliun, Mendikbud mengungkapkan, pihaknya telah
mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar alokasi DAK dapat dikembalikan
menjadi Rp 10,6 triliun dalam APBN-Perubahan 2016. Ini didasarkan pada
kesepakatan dengan Komisi X DPR RI dalam rapat kerja pada Desember 2015 lalu.
Mendikbud berharap usulan Kemendikbud ke Kementerian Keuangan dan Komisi X ke
Badan Anggaran DPR RI terkait DAK pendidikan pada APBN-Perubaha 2016 ini dapat
diterima. “Ini penting, terutama untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun,”
katanya.